kebijakan TIK

Rangkuman Kebijakan TIK

Robiatul Munajah_DIKDAS B

Strategi Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional

(National ICT Strategies)

2010–2014

1.    Penajaman Mandat Detiknas (Keppres No. 20, 2006)

Ø  Merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan nasional, melalui pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi;

Ø  Melakukan pengkajian dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;

Ø  Melakukan koordinasi nasional dengan instansi Pemerintah Pusat/Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Profesional, dan komunitas teknologi informasi dan komunikasi, serta masyarakat pada umumnya dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;

Ø  Memberikan persetujuan atas pelaksanaan program teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat lintas departemen agar efektif dan efisien.

2.    Permasalahan Pengembangan TIK Nasional

Ø  Terbengkalainya kesempatan pengembangan industri TIK

-       Investasi TIK oleh pemerintah Belum secara tegas menyertakan industri TIK lokal

Ø  Koordinasi antar instansi pemerintah dalam memanfaatkan TIK masih lemah

-       Koneksi internet dilakukan oleh masing-masing instansi

-       Data yang sama ada dibeberapa instansi (kependudukan, pangan, kesehatan, dll)

-       Aplikasi yang sama, dikembangkan oleh masing-masing instansi (kepegawaian, keuangan, dll)

Ø  Integrasi infrastruktur, aplikasi, dan data belum terbentuk

-       Belum ada government backbone

-       Belum ada integrasi aplikasi berbagai fungsi

-       Belum ada integrasi database nasional

Ø  Kebijakan dan peraturan TIK masih lemah

-       Belum secara tegas ditekankan pemisahan: regulatory body, governance, dan enforcement

-       Berbagai kebijakan dan peraturan TIK belum sinkron

Ø  Sumber daya manusia TIK belum memadai

-       Tersedia 780 perguruan tinggi yang menghasilkan sekitar 30.000 tenaga TIK setiap tahun

-       Kuantitas sudah cukup, tetapi kualitas belum memadai

Ø  Visi TIK pemerintah belum terbentuk

-       TIK masih sekedar alat pendukung (support), belum menjadi enabler

-       TIK belum menjadi katalisator pembangunan ekonomi

Ø  Sumber daya budget pemerintah untuk pemanfaatan TIK belum terkonsolidasi

Ø  Budget TIK masih “tersembunyi” dibeberapa mata anggaran

Ø  Masing-masing unit mengajukan pengadaan TIK, tanpa mengacu kepada Grand Design TIK institusi

Ø  Kebijakan dan regulasi TIK belum lengkap dan enforcement masih lemah

Ø  Hasil transaksi berbasis TIK belum sepenuhnya diakui keabsahannya

Ø  Belum ada Digital signatures Act untuk pembentukan Public Key Infrastructure/PKI dan memfasilitasi pembentukan Certification Authority

Ø  Konten berbasis TIK masih sangat minim

3.    Sasaran TIK Nasional

Ø  Terbentuknya Government Backbone       National Backbone

Ø  Terkonsolidasinya budget TIK nasional

Ø  Terbentuknya critical mass pemilik computer

Ø  Terbentuknya critical mass pengguna internet sehingga menarik bagi industri untuk menyediakan infrastruktur sampai ke last mile level (perkantoran, perumahan, dan institusi pendidikan)

Ø  Terbentuknya critical mass aplikasi yang dikembangkan secara domestik, sehingga industri tertarik untuk menyediakan layanan jasa TIK

Ø  Terbentuknya critical mass konten TIK sehingga menarik bagi industri untuk mengembangkan domestic content

4.    Visi dan Misi

Ø  Visi TIK DEPDIKNAS adalah:

-       Terdepan dalam pengembangan sistem manajemen dan pendidikan berbasis TIK (TIK Based for Management and Education) untuk meningkatkan mutu, aksesbilitas, dan efesiensi pendidikan nasional khususnya di tingkat sekolah menengah kejuruan di Indonesia.

Ø  Misi TIK DEPDIKNAS adalah:

-       Membangun beragam layanan informasi dan komunikasi untuk pendidikan yang terpadu/terintegrasi secara nasional khususnya untuk lingkungan DEPDIKNAS.

-       Mengembangkan TIK sebagai pendukung kegiatan proses belajar-mengajar, administratif dan manajemen pendidikan di lingkungan DEPDIKNAS. Membangun sumber daya manusia dan komunitas DEPDIKNAS yang terampil, kreatif dan mampu memproduksi konten-konten TIK yang bermutu serta berdaya saing global.

-       Memasyarakatkan pemberdayaan TIK untuk pendidikan bagi sekolah-sekolah dan masyarakat umum di Indonesia.

5.    Strategi TIK Nasional

Ø  Intervensi pemerintah untuk menyambungkan masyarakat (connecting communities)

-       Pengadaan backbone Nasional

-       Harga komputer yang terjangkau

-       Harga berlangganan internet yang terjangkau

Ø  Mensyaratkan porsi komponen lokal untuk setiap investasi TIK dilingkungan pemerintah dalam rangka menghidupkan industri TIK

Ø  Melengkapi berbagai kebijakan dan peraturan TIK, antara lain:

-       Digital signatures Act untuk pembentukan Public Key Infrastructure/PKI dan memfasilitasi pembentukan Certification Authority

-       Multimedia Act

-       Data Protection Act dengan tambahan pada Undang-undang Kearsipan

-       Digital Millenium Copyright Act, merupakan amandemen ataupun sebuah peraturan pemerintah baru yang khusus mengatur mengenai keberlakuan hak cipta dalam lingkup cyberlaw.

-       Tele-medicine Act untuk dapat memfasilitasi pengobatan jarak jauh atau pengobatan dengan menggunakan fiksasi data pasien.

-       Electronic Government Act

Ø  Peningkatan kualitas SDM TIK melalui kerjasama antara berbagai instansi pemerintah dengan pusat penelitian dan pendidikan TIK di perguruan tinggi

Ø  Menyediakan dana yang bersifat multiyears untuk mencapai critical mass TIK dan menjamin keberlanjutan TIK

6.    Program Kerja Beyond Flagship

Ø  Digitalisasi Warisan Budaya Nasional → NKRI

Ø  e-Government Service Bus (ICT Resource Sharing) → Government Internet Exchange (GIX)

Ø  Pengembangan dan Pemanfaatan TIK Lokal → Industri TIK Nasional

Ø  e-Health → Koordinasi rumah sakit, Klinik, Posyandu, dll

Ø  Program Biaya Internet yang Terjangkau (Affordable) → Internet Resource Sharing

Ø  Fiscal Policy: Depresiasi Perangkat TIK, Insentif Pajak untuk TIK → Harga Komputer Terjangkau

7.    Biaya Koneksi Internet (Perbanding dengan Negara Tetangga)

No	Operator	Negara	Tarif (1 Mbps Unlimited)	Tarif (USD)
1	Telkom	Indonesia	Rp. 750.000	63
2	Indosat	Indonesia	Rp. 450.000	38.5
3	SingTel	Singapura	S$ 33	22
4	TM	Malaysia	RM 99	27
5	True	Thailand	590 baht	17
6	KT	Korea Selatan	30000 won	20

          Berbagai Sumber

Catatan: Biaya Koneksi Internet

Di Indonesia MASIH SANGAT MAHAL

8.    Rencana Implementasi TIK 2010-2014

Ø  Education Backbone

Ø  Government Backbone

Ø  Database Nasional (Kependudukan, Pangan, dll.)

Ø  Connecting Communities (Sekolah, Rumah, Kantor2)

Ø  Revitalisasi Industri TIK (Jasa, Konten, HW)

Ø  Revitalisasi Kebijakan dan Peraturan TIK

Ø  Reformasi Birokrasi Berbasis TIK

9.    Indikator Kinerja TIK

Ø  Flagship Detiknas beroperasi diakhir tahun 2010

Ø  Industri Konten untuk pendidikan dan ketrampilan mencapai critical mass tahun 2010

Ø  Terbentuk backbone nasional 2010

Ø  Terbentuknya database nasional

Ø  Tersedia budget multiyears untuk TIK 2010

Ø  Digunakan aplikasi lokal untuk perkantoran pemerintah, institusi pendidikan, rumah sakit pemerintah, dll., 2011

10. Dampak TIK Jangka Panjang Terhadap Kinerja Ekonomi

Ø  Penggunaan TIK meningkatkan daya saing Bangsa

Ø  Penggunaan TIK meningkatkan kualitas layanan pemerintah

Ø  TIK meningkatkan proses bisnis dan mengurangi beban administrasi pemerintah

Ø  TIK meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas pada administrasi public

11. Target Tahun 2009

Ø  R&D in ICT. Membentuk Tim Kerjasama Antara Instantasi Pemerintah (ICT Demand), Perguruan Tinggi (ICT Service and Development Supply) dan Detiknas

Ø  Menyelaraskan Proses Bisnis Berbagai Instansi Pemerintah (Fokus di Flagship Detiknas)

Ø  Baseline study dampak TIK terhadap pertumbuhan ekonomi